GGW Desak KPK dan PPATK Telusuri Sumber Dana Pesta Pernikahan Mewah Wakil Bupati Garut
HAI GARUT – Sorotan publik tengah mengarah tajam pada pesta pernikahan mewah Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, dengan Maula Akbar, putra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kegiatan yang digelar secara megah tersebut memantik keprihatinan sejumlah kalangan, termasuk Garut Governance Watch (GGW), sebuah lembaga pemantau tata kelola pemerintahan.
Ketua GGW, Agus Gandi, dengan tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera menyelidiki dugaan ketidakwajaran terkait pembiayaan pesta tersebut. Ia menilai, di tengah kondisi ekonomi masyarakat Garut yang masih terhimpit kesenjangan dan kemiskinan, kemegahan pesta tersebut justru melukai rasa keadilan sosial.
“Kami mendesak KPK dan PPATK untuk mengusut dari mana asal dana yang digunakan. Nilai mahar serta biaya pesta sangat mencolok dan tidak sejalan dengan realitas sosial yang dihadapi warga Garut,” ujar Agus Gandi dalam keterangannya kepada media, Minggu (20/7/2025).
Kekhawatiran Soal Etika Kepemimpinan
Lebih jauh, Agus menilai, pesta bernuansa glamor itu mencoreng etika kepemimpinan, terutama karena dilakukan oleh seorang pejabat publik aktif yang seharusnya menjadi teladan dalam hidup sederhana dan merakyat.
“Ini bukan urusan iri atau privasi, tapi menyangkut tanggung jawab moral seorang pemimpin daerah. Sikap memamerkan kemewahan seperti ini sangat tidak etis, apalagi di tengah perjuangan rakyat kecil yang berupaya keras memenuhi kebutuhan pokok,” imbuhnya.
GGW menilai ada indikasi bahwa dana yang digunakan dalam pesta pernikahan itu berpotensi tidak wajar. Oleh karena itu, Agus mendorong penyelidikan menyeluruh terhadap kedua belah pihak keluarga pengantin, termasuk menelusuri apakah ada dugaan praktik pencucian uang atau sumber pembiayaan lain yang tidak transparan.
Sorotan terhadap Keluarga Tokoh Publik
Pernikahan ini menjadi sorotan nasional, bukan hanya karena kemewahan acaranya, tetapi juga karena latar belakang keluarga kedua mempelai yang dikenal publik. Putri Karlina adalah pejabat aktif di Garut, sementara Maula Akbar merupakan anak dari seorang gubernur sekaligus figur politik ternama.
“KPK dan PPATK harus berani memeriksa kedua belah pihak, karena keduanya memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Jangan sampai ada anggapan bahwa hukum hanya berlaku untuk rakyat biasa,” ucap Agus.
Ajakan untuk Partisipasi Masyarakat
Tak hanya mengandalkan lembaga penegak hukum, GGW juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi proses penelusuran dugaan penyalahgunaan dana tersebut. Menurut Agus, keterlibatan masyarakat sipil sangat vital dalam menjaga transparansi dan mencegah adanya intervensi dari pihak-pihak berkepentingan.
“Ini bukan sekadar pesta. Ini menyangkut kredibilitas pemerintah daerah dan integritas pejabat publik. Oleh karena itu, publik berhak tahu dan turut mengawal proses penyelidikan ini agar tidak berhenti di tengah jalan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun PPATK mengenai apakah lembaga tersebut telah menerima laporan atau akan mengambil tindakan terkait desakan dari GGW. Begitu pula, belum ada respons dari pihak keluarga kedua mempelai mengenai polemik yang tengah bergulir.***
Tinggalkan Balasan
