Program MBG di Garut Jadi Sorotan, Pemerhati Pertanyakan SLHS dari Dinkes
HAI GARUT– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan publik, usai munculnya kasus keracunan makanan yang menimpa ratusan pelajar. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kelayakan dapur penyedia makanan dalam program tersebut.
Terbaru, belasan pelajar di Kecamatan Kadungora harus mendapatkan perawatan medis di Puskesmas setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Data resmi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Garut bahkan mencatat, hingga Kamis malam (18/9/2025), jumlah korban yang diduga keracunan akibat menu MBG telah menembus lebih dari 500 orang.
Menanggapi kondisi ini, pemerhati kebijakan publik Roni Faisal Adam mendesak pemerintah daerah, khususnya Dinkes Garut, untuk menjelaskan soal Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
“Perlu kroscek ke Dinkes, apakah dapur MBG di Garut sudah memiliki SLHS atau belum. Sertifikat ini wajib ada sebagai jaminan dapur benar-benar memenuhi standar kebersihan, sanitasi, serta keamanan pangan sebelum makanan didistribusikan ke sekolah,” tegas Roni, Jumat (19/9/2025).
Selain kelayakan dapur, Roni juga menyoroti kualitas menu MBG. Menurutnya, standar anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat adalah Rp.15.000 per porsi, namun kenyataan di lapangan menunjukkan menu yang diterima pelajar tidak sesuai dengan nilai tersebut.
“Seharusnya 15000 per porsi, tapi kenyataannya jauh dari itu. Hal ini perlu ditinjau ulang karena menyangkut gizi dan kesehatan anak-anak kita,” ujarnya.
Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat. Program MBG sejatinya bertujuan mulia, yakni meningkatkan kualitas gizi sekaligus mendukung kecerdasan generasi muda. Namun, tanpa pengawasan ketat mulai dari dapur penyedia hingga distribusi ke sekolah, tujuan utama program bisa gagal tercapai.
Sejumlah pihak kini mendesak Pemkab Garut, khususnya Dinkes, agar segera memberikan klarifikasi terbuka. Publik menunggu jawaban mengenai:
1. Apakah semua dapur penyedia MBG sudah memiliki SLHS?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kualitas gizi dan nilai anggaran per porsi?
3. Apa langkah evaluasi agar kasus keracunan tidak terulang?
Masyarakat berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan. Dengan begitu, program MBG di Garut benar-benar mampu memberikan makanan yang sehat, higienis, dan bergizi, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Tinggalkan Balasan
