Menkomdigi Bidik 30% Rumah Pakai Internet Tetap, Fokus Pendidikan & UMKM
HaiGarut, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan percepatan layanan internet tetap di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut akses yang stabil kini menjadi kebutuhan utama untuk pendidikan digital dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“FTTH dan FWA tahun depan kita targetkan 30 persen rumah memiliki koneksi tetap. Pendidikan dan UMKM memerlukan koneksi yang lebih secure dan lebih stabil,” tegas Meutya.
FTTH (Fiber to The Home) dan FWA (Fixed Wireless Access) dinilai lebih unggul karena stabil dan aman dibandingkan internet berbasis seluler, sehingga relevan bagi kalangan pelajar hingga pelaku usaha kecil yang mengandalkan pemasaran digital.
Dalam percepatan akses internet murah, pemerintah melibatkan penyedia jasa internet (PJI) melalui program Internet Rakyat. Salah satunya PT Telemedia Komunikasi Pratama yang sudah menawarkan harga mulai Rp100.000 per bulan.
Sementara itu, penyedia populer seperti MyRepublic belum mengumumkan secara resmi keterlibatannya dalam program tersebut.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menegaskan bahwa penyedia yang lolos seleksi wajib menghadirkan tarif terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.
“Para pemenang seleksi memiliki kewajiban menyediakan layanan internet dengan harga per bulan yang terjangkau,” ujarnya.
Pemerintah menyebut koneksi internet tetap menjadi elemen penting dalam transformasi pendidikan dan penguatan daya saing UMKM.
Akses stabil memungkinkan pembelajaran online yang lebih efektif serta mendukung transaksi digital dan pemasaran produk UMKM melalui e-commerce dan media sosial.
Menurut pemerintah, internet bukan lagi kebutuhan hiburan, melainkan fondasi ekonomi digital yang harus dapat diakses secara merata.
Meski target ambisius telah ditetapkan, tantangan masih menyelimuti wilayah terpencil yang minim infrastruktur. Pemerintah berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan BUMN, swasta, dan pemerintah daerah agar tidak ada wilayah yang tertinggal dari transformasi digital nasional. (Red)
Tinggalkan Balasan
