Buruknya Kualitas MBG di Limbangan Garut, Satgas Diminta Turun Tangan
HaiGARUT — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi penopang pemenuhan gizi anak sekolah di Kabupaten Garut kembali menuai sorotan. Di tengah masa libur sekolah, kualitas menu makanan yang dibagikan kepada siswa dinilai mengalami penurunan dan jauh dari standar gizi yang ditetapkan.
Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan menu MBG yang diterima anak-anak mereka tidak lagi mencerminkan prinsip gizi seimbang. Bahkan, muncul dugaan bahwa masa libur sekolah dimanfaatkan oleh sebagian oknum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menekan biaya produksi demi meraih keuntungan lebih besar.
Menu Asal Jadi di Limbangan
Keluhan paling mencolok datang dari wilayah Limbangan. Beberapa wali murid siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Limbangan Timur menyebut menu MBG yang dibagikan hanya berupa Roti,Susu dan Pisang, tanpa kelengkapan gizi.
“Anak saya cuma dapat Roti,Susu dan Pisang untuk Selama 3 hari ke depan.bahkan sayur pun kadang hampir tidak ada,” ungkap salah seorang orang tua siswa SD Negeri 2 Limbangan Timur, Selasa, (30/12/2025).

Menu tersebut jelas tidak memenuhi unsur gizi seimbang yang sudah dijadikan standar oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal sejak awal, program MBG digagas sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak melalui asupan makanan sehat dan layak.
Libur Sekolah, Pengawasan Dinilai Melemah
Masa libur sekolah diduga menjadi celah lemahnya pengawasan pelaksanaan MBG. Minimnya aktivitas belajar mengajar membuat kontrol dari pihak sekolah dan orang tua tidak seketat hari efektif sekolah.
Sejumlah guru mengaku tidak dilibatkan dalam pengecekan menu selama liburan. Akibatnya, SPPG dinilai berjalan tanpa pengawasan memadai. Kondisi ini memunculkan kecurigaan bahwa sebagian penyelenggara memanfaatkan situasi untuk melakukan efisiensi berlebihan dengan mengorbankan kualitas makanan.
Satgas MBG Jangan Diam
Menanggapi banyaknya laporan dan keluhan dari bawah, Analis Kebijakan Publik Yadi Roqib Jabbar menegaskan bahwa Satgas MBG Kabupaten Garut tidak boleh bersikap pasif. Ia mendesak agar Satgas MBG yang berada di bawah komando Sekretaris Daerah (Sekda) Garut segera turun langsung ke lapangan.
“Satgas MBG Kabupaten Garut jangan diam saja. Banyak laporan dan keluhan dari orang tua siswa terkait buruknya kualitas menu MBG, terutama saat libur sekolah. Ini harus segera direspons dengan tindakan nyata,” tegas Yadi.
Menurutnya, indikasi menurunnya kualitas menu MBG secara masif tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata. Ia meminta agar dilakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh SPPG yang terindikasi bermasalah.
“Harus ada sidak ke semua SPPG yang bermasalah. Jika dibiarkan, praktik ini akan terus berulang. Jangan sampai program strategis nasional justru dirusak oleh oknum yang mencari keuntungan,” ujarnya.
Anak Jadi Korban Efisiensi
Yadi menilai, jika dugaan penurunan kualitas menu MBG benar terjadi secara sistematis, maka anak-anak sekolah menjadi korban utama. Makanan yang tidak memenuhi standar gizi berpotensi berdampak pada daya tahan tubuh, konsentrasi belajar, hingga pertumbuhan jangka panjang.
“MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan. Ini program gizi. Kalau kualitasnya buruk, maka tujuan program gagal,” tegasnya.
Desakan Evaluasi Total
Yadipun mendesak Satgas MBG Kabupaten Garut untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya selama masa libur sekolah. Pengawasan ketat dinilai mutlak agar kualitas menu MBG kembali sesuai standar yang ditetapkan.
“Kalau kondisinya seperti ini terus, MBG hanya tinggal nama. Anak-anak kami tidak butuh janji, mereka butuh makanan yang benar-benar bergizi,” ujar salah seorang wali murid.
Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar proyek anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Garut. Tanpa pengawasan yang tegas dan keberanian menindak SPPG bermasalah, buruknya kualitas menu MBG dikhawatirkan akan terus berulang dan merugikan anak-anak sekolah.











