Dedi Hasan Bahtiar: Pilkada DPRD Akan Rampas Hak Politik Masyarakat
HaiGarut – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan keras menentang ide pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana yang diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Ancol. Keputusan ini berfungsi sebagai arahan resmi yang harus diikuti oleh semua tingkatan organisasi partai, dari pusat hingga daerah.
Sejalan dengan itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Garut, lewat Sekretarisnya Dedi Hasan Bahtiar, menyatakan penolakan penuh terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Arahan ini diberikan sebagai panduan politik yang tidak dapat diubah kepada seluruh anggota partai.
PDIP melihat gagasan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai kemunduran dalam proses demokrasi dan bahaya besar bagi kekuasaan masyarakat. Sistem ini dianggap bertentangan dengan prinsip reformasi yang muncul dari usaha panjang rakyat melawan pemerintahan otoriter.
Dedi Hasan Bahtiar, politisi PDIP di Kabupaten Garut, menekankan bahwa pemilihan kepala daerah langsung merupakan hasil reformasi dan sarana penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Mengembalikan proses pemilihan ke DPRD sama dengan memutar balikkan demokrasi dan mengingkari tujuan reformasi.
“Ini bukan sekadar masalah teknis pemilihan. Ini berkaitan dengan kekuasaan rakyat. Jika kepala daerah ditunjuk oleh DPRD, maka suara masyarakat diabaikan, hak politik warga dicabut, dan demokrasi disenyapkan oleh sekelompok elit,” kata Dedi Hasan dengan tegas.
Dia juga menilai bahwa sistem tersebut dapat menciptakan peluang besar untuk kesepakatan politik, kompromi kepentingan, dan praktik kekuasaan yang tertutup. Dalam situasi seperti itu, masyarakat hanya menjadi penonton, sementara arah kepemimpinan daerah ditentukan melalui negosiasi politik yang jauh dari keinginan publik.
“Demokrasi tidak boleh dikendalikan secara eksklusif oleh elit. Jika pemilihan kepala daerah diserahkan ke DPRD, maka reformasi kehilangan nilai dan kekuasaan rakyat digantikan oleh agenda penguasa,” lanjutnya.
Dedi Hasan menegaskan bahwa sebagai partai nasionalis dan berbasis ideologi, PDIP akan berada di garis depan untuk melawan setiap usaha melemahkan demokrasi. Partai ini, menurutnya, tidak akan menerima kebijakan yang mengurangi hak politik rakyat.
“PDIP menolak tegas pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Perjuangan rakyat tidak boleh dikurangi, demokrasi tidak boleh dimundurkan, dan suara masyarakat tidak boleh dibungkam,” tutupnya.
Dia juga mendorong masyarakat sipil, akademisi, dan semua unsur demokrasi untuk bersatu menjaga hasil reformasi agar tidak direbut kembali oleh kekuatan yang menentang demokrasi.
Tinggalkan Balasan
