Aspirasi PPDI Dinilai Diabaikan, Roni Faisal Adam Tegaskan Siap Kawal Perjuangan Perangkat Desa Garut
HaiGarut — Aksi audiensi yang dilakukan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Gedung DPRD Kabupaten Garut pada Senin (15/12/2025) belum membuahkan hasil sesuai harapan. Sejumlah perangkat desa yang hadir mengaku kecewa lantaran aspirasi terkait kejelasan status dan penghargaan atas pengabdian mereka dinilai belum mendapatkan respons konkret dari pihak terkait.
Ketua Forum Pemerhati Desa, Roni Faisal Adam, menilai kekecewaan tersebut merupakan cerminan keresahan yang telah lama dirasakan oleh perangkat desa di berbagai wilayah Garut. Menurutnya, hingga kini perangkat desa masih berada dalam posisi serba tidak pasti meskipun memegang peran penting dalam roda pemerintahan desa.
“Perangkat desa adalah garda terdepan pelayanan publik. Mereka mengurus administrasi pemerintahan, melayani masyarakat, hingga menjalankan program-program negara. Sangat disayangkan jika pengabdian itu belum diiringi dengan kepastian status dan penghargaan yang layak,” ujar Roni, Selasa (16/12/2025).
Roni menegaskan, tuntutan yang disuarakan PPDI bukanlah bentuk tekanan berlebihan terhadap pemerintah daerah. Ia menyebut aspirasi tersebut sebagai permintaan yang wajar dan berkeadilan, salah satunya melalui pemberian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi perangkat desa yang telah lama mengabdi.
“Pemberian status P3K merupakan bentuk pengakuan negara atas dedikasi perangkat desa. Ini bukan tuntutan yang mengada-ada, tetapi solusi yang realistis,” tegasnya.
Sebagai Ketua Forum Pemerhati Desa, Roni menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dan membela perjuangan perangkat desa hingga mendapatkan hak yang semestinya. Ia menilai isu ini bukan semata soal kesejahteraan, melainkan menyangkut keadilan dan penghormatan terhadap pelayanan publik di tingkat desa.
“Saya siap berada di barisan depan untuk membela perangkat desa. Pengabdian mereka harus dihargai secara adil dan bermartabat,” katanya.
Lebih lanjut, Roni mendorong DPRD Kabupaten Garut agar memainkan peran lebih aktif dalam menindaklanjuti aspirasi PPDI serta menjadi penghubung yang efektif antara perangkat desa dan pemerintah daerah. Ia juga berharap Pemkab Garut dapat membuka ruang dialog yang lebih substantif demi menemukan solusi bersama.
“Jika perangkat desa mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan, maka pelayanan publik di desa akan jauh lebih optimal. Dampaknya tentu akan dirasakan langsung oleh masyarakat Garut,” pungkas Roni.
Tinggalkan Balasan
