Bansos Raib Misterius, KKS Dikuasai Oknum: Warga Garut Jadi Korban Pembobolan Dana PKH–BPNT
HaiGARUT – Dugaan penyelewengan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali mencuat dan menggegerkan warga Kabupaten Garut. Kali ini, kasus tersebut terjadi di Desa Sukamulya, Kecamatan Talegong, serta terungkap saat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melakukan pengecekan saldo ke Bank Mandiri Bungbulang.
Sejumlah KPM mengaku tidak pernah menerima bantuan sebagaimana mestinya. Ironisnya, saat dilakukan pengecekan rekening koran di bank, saldo bantuan diketahui telah habis, padahal kartu bantuan tidak pernah berada di tangan penerima.
“Saya sama sekali belum pernah mencairkan bantuan. Tapi setelah dicek ke bank, saldonya sudah nol,” ujar salah seorang KPM dengan nada kecewa.
KKS Diduga Dikuasai Oknum
Seorang warga yang mendampingi para KPM mengungkapkan bahwa dirinya telah dua kali mengantar masyarakat ke Bank Mandiri Bungbulang untuk memastikan keberadaan dana bantuan, yakni pada Rabu, 24/12 2025.
“Saya sudah dua kali nganter warga ke bank. Sampai harus ngutang ongkos mobil ke sopir. Tapi di bank katanya dana bantuan sudah diambil, cuma dikasih print-an saja,” ungkapnya.
Di lapangan, modus yang diduga digunakan adalah penguasaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh pihak tertentu. Akibatnya, para penerima tidak mengetahui kapan bantuan cair, sementara dana di dalam kartu sudah lebih dulu terkuras.
Muncul Uang Pengganti Rp9 Juta
Dugaan praktik penyelewengan semakin menguat setelah salah satu KPM PKH di Desa Sukamulya dilaporkan menerima uang pengganti sebesar Rp9 juta pada Desember 2025.
“Uang itu diberikan setelah masalah ini ramai dan memicu konflik di masyarakat. Diduga berasal dari oknum yang selama ini menguasai kartu KPM,” ungkap seorang sumber, Sabtu (27/12/2025).
Pemberian uang pengganti tersebut justru memunculkan kecurigaan baru bahwa pembobolan dana bansos telah berlangsung lama dan dilakukan secara tersistem.
Dinsos Garut Janji Telusuri
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan masyarakat. Dalam sambungan telepon, ia menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan para pendamping PKH untuk menelusuri persoalan ini.
“Terima kasih atas informasinya. Ini sangat penting bagi kami. Kami akan segera berkoordinasi dengan pendamping PKH di wilayah tersebut untuk mengusut permasalahan ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, pihaknya tidak akan segan melibatkan aparat penegak hukum.
Warga Minta Aparat Turun Tangan
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera turun tangan mengungkap dugaan praktik “maling bansos” yang merugikan warga miskin.
“Bansos itu hak masyarakat kecil. Kalau memang ada yang bermain, harus dibongkar sampai tuntas,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Kasus ini menjadi alarm keras bahwa pengawasan penyaluran bantuan sosial di tingkat bawah masih sangat lemah dan rawan disalahgunakan. Warga berharap ke depan sistem penyaluran bansos diperbaiki agar hak KPM benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Tinggalkan Balasan
