Indra Azwar Mawardi Siap Maksimalkan Layanan Ibadah Haji dan Umrah di Kabupaten Garut
HaiGarut – Upaya meningkatkan mutu pelayanan ibadah haji dan umrah di Kabupaten Garut terus diperkuat pemerintah. Hal tersebut ditandai dengan resmi dilantiknya Indra Azwar Mawardi, sebagai Kepala Haji dan Umrah Kabupaten Garut pada Jumat, 28 November 2025 di Asrama Haji Kota Bekasi.
Pelantikan yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat tersebut berlangsung khidmat melalui prosesi resmi, mulai dari pembacaan SK hingga pengucapan sumpah jabatan. Kehadiran pimpinan organisasi serta para pejabat terkait turut memberikan dukungan bagi pejabat yang mendapat amanah baru tersebut.
Kementerian menegaskan bahwa penataan kelembagaan tidak hanya sekadar penyegaran organisasi, tetapi menjadi langkah penting dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kompleks dan menuntut profesionalitas tinggi.
Sebagai pejabat baru di tingkat daerah, Indra menekankan pentingnya layanan publik yang mudah dijangkau oleh calon jemaah. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas seiring tingginya minat masyarakat untuk berhaji dan berumrah.
“Kami akan memastikan pelayanan berjalan tepat waktu, lebih transparan, dan tentu saja ramah terhadap jemaah,” ungkap Indra dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).
Ia menambahkan, pihaknya juga akan memperkuat sistem pendampingan sejak awal proses pendaftaran hingga pemberangkatan agar jemaah lebih siap secara administrasi maupun ibadah.
Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan baru yang akan mulai berlaku pada penyelenggaraan haji tahun 2026. Pembaruan tersebut meliputi efisiensi layanan, pemanfaatan teknologi informasi, hingga penataan kembali pelayanan kesehatan jemaah.
Kehadiran pejabat baru di daerah diharapkan mampu mengawal kebijakan tersebut sehingga implementasinya dapat diterima masyarakat secara optimal.
Indra menyebutkan bahwa edukasi kepada jemaah akan terus digencarkan agar mereka memahami setiap perubahan dan dapat menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.
Pelayanan haji di daerah tidak hanya bergantung pada satu instansi. Oleh sebab itu, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Kantor Kemenag Garut, pemerintah daerah, dan lembaga pemberangkatan umrah perlu diperkuat.
“Kami ingin memastikan Garut memiliki sistem pelayanan haji dan umrah yang solid, terkoordinasi, dan saling mendukung,” tegasnya.
Pemerintah optimistis bahwa melalui langkah perbaikan kelembagaan dan peningkatan profesionalitas petugas, kualitas pelayanan ibadah di Garut akan terus meningkat dari tahun ke tahun. (Red)
Tinggalkan Balasan
