Pemdes Karyamukti Cibatu Gelar Musrenbang Anggaran 2026, Fokus Penguatan KDMP

HaiGarut – Pemerintah Desa Karyamukti, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anggaran Tahun 2026 yang digelar di Aula Desa Karyamukti, Selasa (13/1/2025).

Kegiatan Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam menentukan arah pembangunan desa sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan program dan pengalokasian Dana Desa tahun mendatang.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting desa, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, RT dan RW, Karang Taruna, LPM, MUI, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PKK, Gapoktan, kelompok tani, pendamping desa, TKSK, hingga Camat Cibatu beserta jajaran.

Kepala Desa Karyamukti, Widya Heru Kartika, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengalokasian Dana Desa harus selalu berpedoman pada regulasi dan prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Pada prinsipnya, pengalokasian Dana Desa harus sesuai dengan peruntukan, peraturan perundang-undangan, serta prioritas Dana Desa yang telah dicanangkan pemerintah,” ujar Widya Heru.

Ia menjelaskan bahwa pihak pemerintah desa telah melakukan edukasi kepada masyarakat terkait adanya perubahan signifikan pada besaran Dana Desa yang diterima tahun ini.

“Biasanya Dana Desa itu sekitar satu miliar rupiah lebih, tapi sekarang turun drastis menjadi sekitar Rp373,5 juta. Ini memang terasa besar penurunannya, tapi perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa ini bukan pemangkasan, melainkan realokasi anggaran untuk program Koperasi Desa Merah Putih,” jelasnya.

Fokus Penguatan Koperasi Desa
Widya Heru menambahkan, penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu kebijakan strategis yang harus didukung oleh pemerintah desa, karena koperasi tersebut berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Menurutnya, dalam regulasi terbaru, desa memiliki peluang mendapatkan manfaat ekonomi dari koperasi, termasuk alokasi sekitar 20 persen yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Kami harus mendukung penuh Koperasi Desa Merah Putih ini. Kalau koperasi berjalan baik dan sesuai regulasi, maka dampaknya akan kembali ke desa juga. Ini sejalan dengan upaya meningkatkan PADes, baik melalui koperasi maupun BUMDes dan usaha desa lainnya,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Karyamukti sendiri telah terbentuk sejak 25 Mei 2025 dan hingga kini menunjukkan perkembangan yang sangat positif.

“Alhamdulillah, koperasi kami sudah berjalan cukup baik. Anggotanya sudah lebih dari 500 orang, dan salah satu kegiatan utama kami adalah sebagai titik salur pupuk. Dari situ roda perekonomian desa bisa terus berputar,” ungkap Widya.

Selain sebagai distributor pupuk, koperasi juga mengembangkan berbagai unit usaha lainnya, seperti simpan pinjam, layanan pos pembayaran, penjualan sembako, serta layanan ekonomi masyarakat lainnya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada kendala, terutama terkait fasilitas kantor koperasi.

“Untuk sementara koperasi masih menggunakan kantor desa. Bukan berarti tidak punya kantor, tapi memang kami sedang merencanakan pembangunan kantor khusus koperasi agar lebih representatif,” ujarnya.

Dana Desa Tetap Menyentuh Masyarakat
Meski anggaran Dana Desa mengalami penurunan, Widya menegaskan bahwa pemerintah desa tetap berupaya agar manfaat pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Salah satunya dengan tetap mengalokasikan program jalan lingkungan di setiap RW, meskipun dalam skala yang lebih kecil.

“Masyarakat sudah kami edukasi sejak awal. Dana Desa 2026 memang tidak bisa lagi dipakai untuk pembangunan berskala besar, tapi kami pastikan setiap RW tetap mendapatkan kegiatan, salah satunya melalui program jalan lingkungan,” jelasnya.

Selain itu, Dana Desa juga tetap diarahkan pada program prioritas nasional lainnya seperti:

•Bidang kesehatan masyarakat
•Ketahanan pangan desa
•Bantuan Langsung Tunai (BLT)
•Program pemberdayaan sosial dan ekonomi

“Walaupun kecil, kami ingin pembangunan tetap terasa oleh masyarakat. Di samping itu, program-program wajib seperti kesehatan, ketahanan pangan, dan bantuan sosial tetap kami jalankan sesuai regulasi pemerintah,” pungkas Widya Heru.

Melalui Musrenbang Anggaran 2026 ini, Pemerintah Desa Karyamukti berharap perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih partisipatif, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan nasional tanpa mengabaikan kebutuhan riil masyarakat desa.