Pemerintah Siapkan Realokasi Anggaran MBG Jadi Bantuan Beras 10 Kg
HAI GARUT– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah siap melakukan realokasi anggaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke bentuk bantuan langsung berupa beras 10 kilogram. Kebijakan ini akan ditempuh apabila hingga akhir Oktober 2025, penyerapan dana MBG tidak maksimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/9/2025), sebagai langkah untuk memastikan keuangan negara dipakai secara efisien sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Anggaran Besar, Realisasi Masih Minim
Dalam paparannya, Purbaya menyebutkan realisasi anggaran MBG hingga Agustus 2025 baru mencapai Rp13,2 triliun. Jumlah tersebut sangat kecil bila dibandingkan dengan total anggaran Rp171 triliun yang telah dialokasikan melalui APBN. Sekitar 70 persen dana ini bersumber dari penerimaan pajak, sehingga penggunaannya harus benar-benar optimal.
“Kalau sampai akhir Oktober tidak terserap, saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau langsung ke masyarakat, seperti perluasan bantuan dua kali 10 kilogram beras,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah ini bukan bentuk teguran terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program, melainkan dorongan agar penyerapan anggaran lebih cepat. “Bukan negur, kita membantu. Kalau tidak bisa juga, kita ambil duitnya. Daripada nganggur duitnya, kan saya bayar bunga juga,” tambahnya.
Kendala di Lapangan
Program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan gizi anak sekolah, terutama di daerah tertinggal. Namun dalam pelaksanaannya muncul berbagai persoalan.
Sejumlah orang tua mengeluhkan kualitas makanan yang disajikan, sementara guru dan pihak sekolah kebingungan menghadapi teknis distribusi. Koordinasi antara penyedia katering, sekolah, dan instansi terkait pun belum berjalan optimal.
Kondisi tersebut membuat target penyerapan anggaran jauh dari harapan. Realokasi ke bantuan beras dinilai lebih praktis karena bisa langsung disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Meski demikian, opsi ini juga menghadapi tantangan seperti distribusi logistik, akurasi data penerima, dan menjaga agar bantuan tidak salah sasaran.
Patroli Anggaran Dimulai
Purbaya menegaskan, mulai pekan depan pemerintah akan menjalankan “patroli anggaran”. Pemeriksaan ini akan mencakup berbagai kementerian dan lembaga dengan anggaran yang belum terserap maksimal. “Nanti minggu depan saya mulai jalan. Kita lihat mana yang paling pas,” katanya.
Ia menambahkan, prinsip yang dipakai pemerintah adalah efisiensi. Setiap rupiah dalam APBN harus segera dirasakan masyarakat. Realokasi belanja tidak hanya berlaku pada program MBG, tetapi juga pada pos-pos anggaran lain yang penyerapannya masih lambat.
“Yang MBG treatment-nya sama, treatment-nya akan sama,” jelasnya.
Efisiensi APBN Demi Rakyat
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga agar APBN benar-benar menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi rakyat. Dengan realokasi ke bantuan beras, pemerintah berharap masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya, sembari menunggu perbaikan teknis pada program MBG.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai bahwa perbaikan pada MBG tetap penting dilakukan. Program peningkatan gizi anak sekolah memiliki nilai strategis untuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, realokasi dinilai hanya solusi jangka pendek, sedangkan reformasi tata kelola MBG tetap harus menjadi prioritas.
Tinggalkan Balasan
