Pemprov Jabar Alokasikan Rp264,4 Miliar untuk Garut 2026, Angka Lebih Tinggi dari Tahun Lalu, Fokus Infrastruktur dan Pendidikan
HaiGarut – Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan alokasi anggaran bantuan keuangan yang signifikan untuk Kabupaten Garut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Berdasarkan dokumen resmi yang dirilis, total dana yang disiapkan mencapai Rp264,4 miliar, dengan fokus utama pada penguatan berbagai sektor pembangunan di daerah tersebut.
Anggaran tersebut dirancang untuk mendukung program-program strategis yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam keterangannya, menekankan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memastikan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Secara rinci, dana bantuan akan dialokasikan ke empat prioritas utama. Pertama, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, yang mencakup pembangunan sekolah baru, renovasi fasilitas belajar, dan pengadaan peralatan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Garut. Kedua, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, yang diharapkan dapat memperbaiki konektivitas antarwilayah dan mengurangi isolasi daerah pedesaan.
Ketiga, dukungan terhadap sektor kesehatan dan pelayanan sosial masyarakat, termasuk pengembangan puskesmas, penyediaan obat-obatan, serta program-program kesejahteraan sosial untuk kelompok rentan. Terakhir, pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan, yang meliputi pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha kecil, dan pengembangan potensi pertanian lokal untuk mendorong kemandirian ekonomi warga.
Bupati Garut, dalam responsnya, menyambut baik langkah ini dan menyatakan bahwa dana tersebut akan menjadi katalisator bagi kemajuan daerah. “Dengan dukungan dari provinsi, kami yakin dapat mengatasi tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut,” ujarnya.
Para pengamat ekonomi regional melihat alokasi ini sebagai langkah positif untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Jawa Barat. Namun, mereka juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
RKPD 2026 ini masih dalam tahap finalisasi dan akan disahkan melalui mekanisme perencanaan daerah yang melibatkan partisipasi publik. Pemerintah Kabupaten Garut diharapkan segera menyusun rencana aksi untuk memanfaatkan dana tersebut secara optimal.
Tinggalkan Balasan
