Ribuan Wisatawan Datang, PAD Nataru Garut Masih Misterius
HaiGARUT — Hingga awal Januari 2026, Pemerintah Kabupaten Garut belum mengumumkan secara resmi angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang diperoleh khusus selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Sementara data kunjungan wisatawan ramai dipublikasikan, laporan fiskal yang merinci berapa rupiah masuk ke kas daerah dari aktivitas wisata Nataru belum disampaikan kepada publik maupun media lokal.
Sejumlah media mencatat peningkatan kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan Garut selama periode libur Nataru — total kunjungan tercatat mencapai sekitar 124.250 orang dari 26 objek wisata yang dimonitoring sepanjang 25 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Data ini dirilis oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.
Namun sampai awal bulan ini, pemerintah daerah belum merilis angka pasti PAD yang diperoleh dari kunjungan tersebut, baik berupa retribusi tiket masuk, pajak hotel, pajak restoran, maupun kontribusi lainnya yang dihitung sebagai pendapatan asli daerah.
Pemerhati publik, Muhamad Rifan Nugraha, menyatakan keprihatinannya atas kondisi ini. Menurut Rifan, sampai awal bulan Januari pihak Pemerintah Kabupaten Garut belum mengumumkan hasil PAD selama libur Nataru, berbeda dengan beberapa kabupaten lain yang relatif lebih terbuka mengenai realisasi PAD periode libur besar. “Beberapa daerah seperti Kabupaten Pangandaran bahkan sudah membukakan hasil PAD sektor pariwisata untuk periode libur tertentu,” ungkapnya.
Kabupaten Pangandaran, misalnya, secara berkala melaporkan capaian kunjungan maupun kontribusi PAD dari aktivitas wisata meskipun tidak spesifik untuk Nataru 2025/2026 di sumber yang tersedia saat ini.
Rifan mempertanyakan apa yang menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Garut dalam menghadirkan keterbukaan data tersebut. Menurutnya, keterbukaan informasi publik, termasuk realisasi PAD dari sektor strategis seperti pariwisata di momen penting seperti libur Nataru, semestinya menjadi bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan. “Kalau daerah lain sudah bisa menyampaikan capaian mereka, pertanyaannya adalah, ada apa dengan pemerintah Kabupaten Garut sehingga belum mengedepankan keterbukaan hasil PAD selama Nataru?” ujarnya.
Transparansi semacam ini tidak hanya penting untuk akuntabilitas publik, tetapi juga bisa menjadi bahan evaluasi sekaligus daya tarik bagi wisatawan dan investor yang mempertimbangkan potensi ekonomi di daerah tersebut. Sampai saat ini, meskipun kunjungan wisatawan meningkat pada libur akhir tahun, data PAD yang jelas dan terperinci belum tersedia dalam laporan resmi yang dibuka ke publik, menandakan perlunya peningkatan komunikasi dan keterbukaan informasi dari pemerintah daerah,Ujar Rifan.
Tinggalkan Balasan
