Viral Video Warga Garut Diintimidasi, Dedi Mulyadi Tekankan Aparat Harus Tahan Kritik
HaiGarut – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara terkait viralnya video yang memperlihatkan dugaan intimidasi terhadap seorang warga oleh pihak yang disebut sebagai keluarga kepala desa di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Peristiwa tersebut mencuat ke ruang publik setelah sebuah video amatir beredar luas di media sosial dan menuai reaksi warganet.
Kasus ini bermula ketika seorang warga bernama Holis Muhlisin mengunggah keluhan mengenai kondisi jalan desa yang rusak serta pembangunan desa yang dinilai belum berjalan maksimal. Unggahan tersebut disampaikan melalui akun Facebook pribadinya dan kemudian viral setelah memperlihatkan adanya konfrontasi antara Holis dengan beberapa orang yang diduga masih memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa setempat.
Dalam video yang beredar, Holis mengaku mendapatkan tekanan setelah menyuarakan kritiknya. “Akibat saya mengkritik kebijakan dan memposting jalan rusak di Desa Panggalih,” demikian keterangan yang dituliskannya dalam unggahan tersebut. Situasi dalam video terlihat memanas ketika seorang pria menyudutkan Holis dengan nada menantang, disusul seorang perempuan yang melontarkan kata-kata kasar.
Menanggapi peristiwa tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui unggahan video di akun Instagram resminya @dedimulyadi71, memberikan arahan tegas kepada seluruh aparatur pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, kepala dusun, hingga ketua RT dan RW. Ia menekankan bahwa kritik dari masyarakat tidak boleh dibalas dengan intimidasi maupun ancaman.
“Manakala ada orang yang mengkritik, memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, atau rumah rakyat miskin yang belum diperhatikan, jangan pernah melakukan intimidasi dan pengancaman,” ujar Dedi Mulyadi dalam pernyataannya.
Menurutnya, di era keterbukaan informasi saat ini, aparatur pemerintah harus memiliki sikap lapang dada dan terbuka terhadap kritik. Kritik, kata Dedi, justru harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, bukan dipandang sebagai ancaman.
“Dunia semakin terbuka. Kita ini aparat, kalau ada yang menceritakan jeleknya pembangunan, harus kita terima dengan lapang dada. Selanjutnya kita berupaya melakukan perubahan. Sudah tidak musimnya lagi kita antikritik, apalagi sampai mencaci maki orang yang mengkritik,” tegasnya.
Dedi Mulyadi juga menambahkan bahwa menjadi pemimpin berarti siap menerima berbagai konsekuensi, termasuk kritik keras dari masyarakat. Ia menyebut bahwa ketahanan mental menghadapi kritik merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin.
Kasus dugaan intimidasi ini kini menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh aparatur desa agar menghormati hak warga dalam menyampaikan aspirasi, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Tinggalkan Balasan
